Dari Redaksi
Selalu menarik apabila ada pembahasan mengenai utang, terlebih lagi kalau utang itu dibuat oleh Pemerintah. Pro dan kontra selalu ada dengan argumen masing-masing. Beberapa teman saya, dari berbagai kalangan, ada yang pekerja sektor informal, pengajar, dosen, pegawai negeri, mahasiswa, dan anggota dewan di daerah sering mengajak diskusi tentang utang pemerintah. Tempatnya juga tidak perlu di ruangan khusus, bisa ketika nongkrong di warung pinggir jalan, ketika ngayah di banjar, atau saat metetekan ketika saudara atau tetangga ada hajatan upacara agama, bahkan di areal pekuburan ketika mengantar jenazah ke pemakaman.
Hasil diskusi pun beraneka ragam, dari yang anti terhadap utang sampai dengan malu-malu, pura-pura mengerti utang itu memang diperlukan. Yang ekstrim menganggap pemerintah malas mencari pendapatan dari pajak, pajak yang selalu dikorupsi sehingga anggaran pendapatan tidak tercapai, utang hanya menambah kesengsaraan rakyat, dan anggota dewan malas tidak mengontrol utang. Sedikit sekali yang berpendapat bahwa utang itu memang benar-benar diperlukan. Mudah-mudahan pemerintahan baru jokowi-jk bias lebih memenej utang lebih produktif dan bermanfaat.
Beberapa teman juga sering menanyakan aturan-aturan terkait dengan
pengadaan utang dan bagaimana proses utang itu diadakan.
Hasil diskusi di atas memberi inspirasi kepada saya untuk mebuat website Public
Debt Portal ini dan menuangkan beberapa tulisan ringan ke dalamnya. Jujur saya
tidak kompeten untuk membuat informasi masalah utang pemerintah menjadi terang
dan isi website ini menjadi sempurna, namun dengan adanya sentuhan pembaca
melalui komentar atau email (yang akan diposting), isi website ini akan menjadi
lebih bermakna.
Blog ini salinan dari website saya Public Debt Portal (indonesiapublicdebt-portal) yang sudah habis masa berlakunya.
Mengapa Membuat Utang?
Ada banyak alasan mengapa seseorang membuat utang. Secara
umum, orang-orang yang membuat utang untuk menutupi kebutuhan untuk sesuatu:
untuk membeli makanan, pakaian, rumah, dan lainnya. Beberapa melakukannya untuk
membuat investasi atau melakukan bisnis.
Jika seseorang ingin membeli rumah misalnya, tentu saja ia harus membuat rencana untuk mewujudkannya. Pertama, ia harus menabung secara teratur sehingga pada satu waktu telah mengumpulkan cukup uang, ia bisa membeli rumah secara tunai. Opsi ini memiliki keuntungan karena tidak perlu membuat utang karena ia sudah memiliki cukup uang untuk itu karena sudah menabung. Kelemahannya adalah, sebelum memiliki rumah tentu ia harus menyewa rumah. jumlah uang yang harus disimpan setiap bulan tentunya akan berkurang jumlahnya untuk membayar sewa. Karena harga rumah meningkat setiap waktu, kemungkinan seseorang untuk memiliki rumah akan lebih sulit.
Pilihan kedua, ia langsung dapat mengambil rumah dari pengembang dengan angsuran setiap bulan atau membeli rumah dengan kredit. Pilihan ini memiliki keuntungan karena ia segera dapat menikmati rumah tanpa harus menunggu terlalu lama. Namun ia harus membayar biaya dan bunga dari pinjaman.
Sekarang, mengapa pemerintah membuat utang. Dari sudut pandang pemerintah kita, utang merupakan bagian dari kebijakan fiskal, bagian dari manajemen kebijakan ekonomi secara keseluruhan, untuk menciptakan kemakmuran dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu utang juga untuk menjaga keamanan dan ketertiban seperti membeli alutsista. Utang terutama konsekuensi dari postur APBN yang selalu kurang, selalu defisit, dimana pendapatan selalu kurang dari pengeluaran, besar pasak dari tiang.
Tampaknya Pemerintah dalam menyususn APBN, menentukan penerimaan dan pengeluaran, seperti sebuah tarian, telah memiliki pola tetap: pertama tentukan pengeluaran yang selalu meningkat, cari pendapatan dari pajak dan bukan pajak, jika tidak tercapai dan masih kurang, cari utang untuk menutupi defisit itu. Toh utang tidak perlu dibayar sekarang, bisa diwariskan. Harapan manajemen yang lebih baik diharapkan dari pemerintah baru jokowi-jk.
Jika seseorang ingin membeli rumah misalnya, tentu saja ia harus membuat rencana untuk mewujudkannya. Pertama, ia harus menabung secara teratur sehingga pada satu waktu telah mengumpulkan cukup uang, ia bisa membeli rumah secara tunai. Opsi ini memiliki keuntungan karena tidak perlu membuat utang karena ia sudah memiliki cukup uang untuk itu karena sudah menabung. Kelemahannya adalah, sebelum memiliki rumah tentu ia harus menyewa rumah. jumlah uang yang harus disimpan setiap bulan tentunya akan berkurang jumlahnya untuk membayar sewa. Karena harga rumah meningkat setiap waktu, kemungkinan seseorang untuk memiliki rumah akan lebih sulit.
Pilihan kedua, ia langsung dapat mengambil rumah dari pengembang dengan angsuran setiap bulan atau membeli rumah dengan kredit. Pilihan ini memiliki keuntungan karena ia segera dapat menikmati rumah tanpa harus menunggu terlalu lama. Namun ia harus membayar biaya dan bunga dari pinjaman.
Sekarang, mengapa pemerintah membuat utang. Dari sudut pandang pemerintah kita, utang merupakan bagian dari kebijakan fiskal, bagian dari manajemen kebijakan ekonomi secara keseluruhan, untuk menciptakan kemakmuran dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu utang juga untuk menjaga keamanan dan ketertiban seperti membeli alutsista. Utang terutama konsekuensi dari postur APBN yang selalu kurang, selalu defisit, dimana pendapatan selalu kurang dari pengeluaran, besar pasak dari tiang.
Tampaknya Pemerintah dalam menyususn APBN, menentukan penerimaan dan pengeluaran, seperti sebuah tarian, telah memiliki pola tetap: pertama tentukan pengeluaran yang selalu meningkat, cari pendapatan dari pajak dan bukan pajak, jika tidak tercapai dan masih kurang, cari utang untuk menutupi defisit itu. Toh utang tidak perlu dibayar sekarang, bisa diwariskan. Harapan manajemen yang lebih baik diharapkan dari pemerintah baru jokowi-jk.
Pengaturan Pinjaman
- Jenis dan Sumber
- Penggunaan Pinjaman Luar Negeri
- Perencanaan Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri
- Batas Maksimal Pinjaman Luar Negeri
- Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri
- Usulan dan Penilaian Kegiatan
- Kesiapan Kegiatan
- Penerusan Pinjaman Luar Negeri
- Kesiapan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri
- Penilaian dan Penetapan Kegiatan
- Pinjaman Tunai
- Pinjaman Kegiatan
- Perundingan Pinjaman Luar Negeri
- Perjanjian Pinjaman Luar Negeri
- Penerusan Pinjaman Luar Negeri
- Perubahan Perjanjian
- Penganggaran Pinjaman Luar Negeri
- Penarikan Pinjaman Luar Negeri
- Pembayaran Kewajiban
